Narasumber dari DKP Provinsi Maluku Utara bersama masyarakat Desa Laigoma dan Yayasan AKE
Desa Laigoma kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pembentukan Kelompok Pengawas Wilayah Kelola Perairan berbasis masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran masyarakat, khususnya nelayan, sebagai garda terdepan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari.
Kegiatan yang berlangsung dengan partisipasi aktif para nelayan Desa Laigoma ini tidak hanya menjadi forum pembentukan kelompok, tetapi juga ruang diskusi dan berbagi pengalaman terkait kondisi perairan, tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan dalam pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan. Para peserta menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan hingga perlunya penguatan aturan lokal dalam menjaga wilayah kelola.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber, Iswan Arif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan perairan. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dan memahami kondisi lapangan.
“Kelompok pengawas berbasis masyarakat ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan adanya kelompok ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga penjaga wilayahnya sendiri,” ungkapnya.
Pembentukan kelompok ini diharapkan mampu mendorong lahirnya mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di tingkat desa. Selain itu, kelompok ini juga akan berperan dalam mendokumentasikan aktivitas di wilayah perairan, melaporkan pelanggaran, serta mengedukasi masyarakat lain terkait pentingnya menjaga ekosistem laut.
Melalui inisiatif ini, Desa Laigoma menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya perairan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa laut tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara adil oleh generasi saat ini maupun yang akan datang.
Ke depan, kelompok pengawas ini diharapkan menjadi contoh praktik baik pengelolaan wilayah perairan berbasis masyarakat di wilayah Maluku Utara, sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
